Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dalam rangka pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos., M.AP., dan turut dihadiri oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Bapak Widhi Noviato, S.Sos., M.Si., serta narasumber dari LAN RI. Kegiatan ini juga diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda HSS, H. Zulkipli, S.Sos., M.AP., para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan asistensi ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Beliau menekankan pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti nyata, sejalan dengan praktik pemerintahan modern yang mengedepankan akuntabilitas dan efektivitas.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan kebijakan publik merupakan tanggung jawab strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menyusun kebijakan hanya berdasarkan intuisi, kebiasaan, atau kepentingan jangka pendek semata.”
Wakil Bupati menegaskan perlunya transformasi dalam proses perumusan kebijakan, yaitu menuju pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based policy), dengan memanfaatkan data yang valid, analisis yang komprehensif, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang.
“Kebijakan berbasis bukti bukan hanya merupakan tren global dalam tata kelola pemerintahan modern, tetapi juga telah menjadi kebutuhan nyata, khususnya bagi daerah seperti Hulu Sungai Selatan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi lokal menjadi dasar penting dalam setiap perumusan kebijakan.”
Beliau juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan.
“Tidak semua solusi berasal dari satu dinas saja. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, akademisi, masyarakat sipil, serta sektor swasta akan memperkaya substansi dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.”
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya sebagai sarana pembelajaran bersama.
“Mari kita manfaatkan kegiatan ini sebagai ruang belajar bersama demi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan. Jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk memperkuat budaya kerja yang lebih berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.” tutup Beliau.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin siap dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berdampak positif secara berkelanjutan. Asistensi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
