Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan daerah melalui jalur inovasi pendanaan. Pada Jumat, 17 April 2026, Pemkab HSS mengikuti agenda pemaparan terkait Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara yang dipusatkan di Media Center Setda HSS ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Daerah yang berhasil masuk dalam nominasi penghargaan Entrepreneur Government. HSS menjadi salah satu daerah nominasi yang dinilai berhasil dalam merancang skema pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meskipun sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah, Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos tetap hadir secara daring untuk memberikan paparan pendahuluan. Beliau menekankan pentingnya pergeseran paradigma pemerintahan menuju Entrepreneur Government, di mana daerah tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mampu menciptakan peluang investasi.
Sementara itu penyampaian pemaparan secara rinci dan teknis kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S. Sos, M. AP. Dalam paparannya, Wakil Bupati menguraikan strategi daerah dalam memaksimalkan infrastruktur dan mendukung ekosistem ekonomi kreatif.
“Kami berfokus pada inovasi pendanaan non-APBD untuk memicu investasi swasta. Tujuannya jelas: menciptakan leverage effect atau efek ungkit, di mana dana APBD yang terbatas dapat memancing masuknya modal besar dari sektor swasta demi kemandirian fiskal daerah,” ujar H. Suriani.
Keseriusan Pemkab HSS dalam agenda ini terlihat dari kehadiran jajaran pejabat yang lengkap secara daring. Mulai dari para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya jajaran BPKPD HSS, hingga Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dan Direktur RSUD Daha Sejahtera turut mendampingi proses pemaparan. Kehadiran para direktur rumah sakit ini menegaskan bahwa skema Creative Financing juga menyasar sektor pelayanan publik kesehatan, yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama pihak ketiga atau inovasi layanan berbayar yang tetap terjangkau.
Paparan tersebut disampaikan langsung di hadapan Tim Penilai yang terdiri dari Unsur internal Kementerian Dalam Negeri, Pakar ekonomi dan keuangan publik, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Perwakilan media massa nasional. Program yang diinisiasi oleh Kemendagri ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih lincah dalam mencari metode alternatif pembiayaan. Tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam evaluasi tahun 2026 ini meliputi Inovasi Pendanaan dengan mencari celah pembiayaan di luar instrumen konvensional APBD, Kemandirian Fiskal dengan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat dan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan sektor kreatif lokal.
Melalui partisipasi ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat meraih penghargaan Entrepreneur Government sekaligus mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Kominfo-HSS/AJP/17042026)
π»ππ ππΈππ΄ππΊπ΄π (ππππβπ‘πππ, πππππππ, π΄πππππ , ππππππ¦πππ πππ ππππππππππ )
