Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Suriani, S.Sos., M.AP., menerima silaturahmi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HSS di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis (05/3). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh penghargaan, sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten HSS Agung Setiawan Prasetya, S.ST., M.Si., berpamitan sehubungan dengan penugasan barunya sebagai Kepala BPS Kabupaten Tapin. Turut hadir Kepala BPS Kabupaten HSS yang baru, Toyib Nasikun, S.ST., M.E., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala.
Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Agung Setiawan Prasetya atas dedikasi, kerja sama, dan sinergitas yang telah terjalin selama menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten HSS. Menurutnya, data statistik yang akurat dan terpercaya memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang telah terbangun dengan baik. Data yang valid dan berkualitas menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat,” ungkap Wakil Bupati.
Kepada Kepala BPS yang baru, Toyib Nasikun, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan harapan agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan data statistik yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga sinergi antara BPS dan Pemerintah Daerah semakin solid dalam menghadirkan data yang akurat, sebagai dasar pengambilan keputusan yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah,” tuturnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data (data-driven policy), sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berlandaskan informasi yang terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
