Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.
Sebanyak 17 instansi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara digital yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma’ruf Amin beserta Moh. Mahfud, MD sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim.
Secara daring di Media Center Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS), MoU turut disaksikan Sekretaris Daerah Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Asisten Administrasi Umum Drs. Iwan Friady, M.AP, Kepala Dinas PMPTSP Kab. HSS Ir. Hj. Elyani Yustika, Kepala Dinas Kominfo Kab. HSS Hj. Rahmawaty, ST, MT, Kepala Dinas Dukcapil Kab. HSS Bardamaini, S.Sos, Kabag Prokopim Setda Ika Aguspiannor, S.Sos, M.IP, dan Kabag Organisasi Setda Kukok Satrianto, S.Sos, M.AP, Selasa (28/06).
Dalam kesempatan tersebut Mahfud, MD menjelaskan langkah strategis percepatan pembangunan MPP di seluruh Indonesia, yaitu:
– Tim kerja percepatan penyelenggaran MPP
– Pendampingan intensif
– Pelibatan biro/ bagian organisasi
– Nota kesepahaman dengan Kementerian/ Lembaga
Adapun poin pokok kesepakatan dalam Nota kesepahaman, yaitu:
– Perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi
– Pembinaan dan pengawasan
– Penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, serta pertukaran data/ informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP
Kemudian Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan strategis terkait MPP yang kini telah menjadi program prioritas pemerintah.
Penyelenggaraan MPP di berbagai daerah terus didorong untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Dengan adanya komitmen kerja sama ini, instansi penyelenggara layanan dapat membangun koordinasi yang kuat sehingga pembangunan MPP dapat lebih dipercepat. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mendorong percepatan integrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
