Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mempercepat proses pengusulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Kesiapan ini ditegaskan usai jajaran Pemkab HSS mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026).
Rapat virtual tersebut diikuti jajaran Pemkab HSS dari Aula Rapat Inspektorat Kabupaten HSS, Jalan A. Yani, Simpang Lima, Kandangan. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Inspektur Daerah Kiky Rahmawat, ST, MT, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (Dispera KPLHP) HSS, Susilo Adianto, S.STP, M.Si, beserta jajaran staf teknis terkait.
Rakor skala nasional sendiri diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Agenda utamanya berfokus pada langkah-langkah strategis percepatan pengusulan Program Bedah Rumah, khususnya skema BSPS yang digulirkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahun anggaran 2026. Secara nasional, program BSPS 2026 menargetkan perbaikan dan renovasi terhadap 400.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setiap penerima manfaat akan dialokasikan dana stimulan total sebesar Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang dengan penyesuaian nilai yang berpotensi lebih tinggi untuk daerah khusus seperti kawasan pegunungan atau pulau-pulau kecil.
Dari pemaparan baik dari pihak Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terungkap adanya penekanan fokus lokasi prioritas mencakup 174 daerah yang masuk dalam kategori backlog 2 (memiliki rumah namun tidak layak huni) serta masuk dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pemutakhiran data per 11 Agustus 2026 pukul 09.50 WIB, total usulan nasional telah mencapai 159.061 NIK dari 33 provinsi dan 249 kabupaten/kota, dengan 108.202 di antaranya berada pada rentang desil 1–4.
Guna memastikan ketepatan sasaran dan percepatan proses, rapat ini juga menginstruksikan penguatan kolaborasi lintas instansi di daerah. Inspektorat Daerah bersama Dinas Perkim bertugas memastikan verifikasi kelengkapan syarat administratif pada aplikasi resmi. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran kecamatan berperan mengawal validitas data penerima manfaat (DTSEN) di lapangan. Kemendagri sendiri bakal melakukan pengawasan serta evaluasi intensif terhadap daerah yang dinilai lambat dalam proses pengusulan.
Menanggapi arahan pusat tersebut, Kepala Dispera KPLHP Kabupaten HSS, Susilo Adianto, S.STP, M.Si, menegaskan bahwa Pemkab HSS pada dasarnya sudah memiliki basis data yang matang dan siap diunggah ke sistem pusat.
”Untuk Kabupaten HSS, kita sebenarnya sudah memiliki data usulan yang valid dan siap dikirim atau diunggah. Melalui rapat daring hari ini, kita memantapkan pemahaman terkait petunjuk teknis pelaksanaan. Setelah semua ketentuannya makin jelas, kami akan segera menindaklanjutinya secara langsung di lapangan agar proses pengusulan dari HSS berjalan cepat dan lancar,” jelas Susilo Adianto usai rapat.
Dengan kesiapan data dan koordinasi lintas sektor yang solid, Pemkab HSS optimistis alokasi bantuan perumahan dari pemerintah pusat ini dapat terserap secara optimal demi meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
(Kominfo-HSS/AJP/12082026)
𝐻𝑆𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐺𝐴𝑇 (𝑆𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎, 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖, 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑖𝑠, 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑦𝑜𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠)
