Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 telah memasuki agenda tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. HSS.
Dalam rapat paripurna DPRD Kab. HSS yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S.AP, MA membacakan tanggapan eksekutif di depan seluruh anggota dewan, dan para Kepala Perangkat Daerah yang hadir. Secara runtut, Wabup membacakan satu persatu tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. HSS.
Pemandangan umum dari fraksi PKS menjadi yang pertama ditanggapi oleh pihak eksekutif, disusul fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PDIP, dan yang terakhir fraksi Gerindra-PAN.
Memperhatikan pemandangan umum Fraksi PKS terkait penurunan SiLPA dari tahun 2020 agar semakin menurun dari tahun ke tahun, hal tersebut menjadi harapan bersama, penurunan SiLPA berarti pengelolaan keuangan semakin berkualitas dan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.
Kemudian terhadap pemandangan umum Fraksi PKB, dijelaskannya atas SiLPA tahun 2021 sebesar 224 milyar 163 juta 148 ribu 418 rupiah, SiLPA tersebut secara keseluruhan tidak berada pada kasda namun terbagi pada beberapa kas yang merupakan SiLPA terikat. Terkait dengan penrtanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkab HSS akan terus berupaya meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan dengan melakukan evaluasi secara komperehensif terhadap ketercapaian program setiap perangkat daerah secara rutin.
Selanjutnya kepada Fraksi Nasdem, mengenai tingkat pengangguran terbuka di Kab. HSS terjadi penurunan dikarenakan mayoritas penduduk pada lapangan usaha dominan bekerja pada sektor pertanian, sektor pertanian cenderung tidak terdampak pandemi covid-19.
Sehubungan dengan saran dari fraksi Golkar untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, dikatakannya Pemkab HSS berupaya optimal untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.
Lalu pada Fraksi PDIP, opini WTP atas LKPD memang belum menjamin kesejahteraan masyarakat, namun dengan diperolehnya opini WTP dari BPK RU berarti pengelolaan keuangan dan aset telah sesuai standar akuntansi pemerintahan, taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien, tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga anggaran dapat lebih dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.
Terakhir menanggapi fraksi Gerindra PAN, berdasarkan rapat kerja tanggal 13 Juni 2022, disimpulkan bahwa PT. Surya Langgeng Sejahtera akan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai, membuka pembatas yang menghalangi arus air, dan selanjutnya akan dibentuk tim gabungan untuk menggali permasalahan lainnya di lapangan.
(Kominfo-HSS/Agtf/22062022)
