Bertempat di Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Jajaran Pemkab HSS diwakili Asisten dan beberapa Kepala PD mengikuti kegiatan zoom meeting berupa pemaparan tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti pula oleh seluruh daerah se-Kalsel.
Dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy Salamony ini terungkap beberapa point dan fokus bidang mana saja yang bisa dan tidak terkena efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden RI.
“Pemerintah Daerah jangan khawatir, sebenarnya efisiensi 50% yang dikehendaki oleh Pemerintah Pusat, yang tidak menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dan termasuk untuk Belanja Pegawai seperti gaji, bukan termasuk yang kena eifisiensi” ungkapnya.
Sementara itu Maya Restusari, SP, MM selaku Kasi Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Wilayah I Kementerian Dalam Negeri RI, ikut menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi.
“Beberapa bidang yang harus dihemat bahkan bisa sampai nol yakni untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, perjalanan dinas, pencetakan, dan publikasi. Dan ini berlaku untuk semua PD, tanpa kecuali. Namun tentang PD mana yang harus dihemat dan mana yang dipertahankan itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan daerah masing-nasing dengab tetap mempertimbangkan aspek urgensinya” paparnya.
Ditambahkanya lagi bahwa untuk DAK non fisik tidak dilakukan pemotongan kalau sudah disetujui bersama DPRD. Sedangkan bidang yang dipastikan tidak dikenakan efisiensi adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan bagi daerah yang melakukan penghematan untuk bidang pendidikan melebihi dari 20% APBD, akan dikenakan sanksi.
(Kominfo-HSS/AJP/24022025).
