KANDANGAN — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir lintas kabupaten, serta percepatan pembangunan daerah menjadi perhatian dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bersama para kepala daerah se-Banua Anam plus Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Tabalong, Sabtu (12/09/2026) siang, tersebut menjadi ruang bagi para kepala daerah untuk menyampaikan kondisi terkini di wilayah masing-masing sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos., turut hadir dalam pertemuan yang diinisiasi Gubernur Kalsel tersebut bersama para bupati se-Banua Anam dan Bupati Batola.
Dalam pertemuan itu, dibahas tiga poin strategis, yakni penanganan Karhutla, penanggulangan banjir lintas kabupaten, serta percepatan pembangunan daerah. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan bahwa berdasarkan paparan para bupati, kondisi Karhutla di wilayah Kalimantan Selatan saat ini mengalami penurunan.
“Hari ini kondisinya menurun drastis karena datangnya hujan. Alhamdulillah ini berkat kita berdoa, salat Istisqa,” katanya.
Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla akan terus dilakukan. “Masalah kebakaran, kami tetap selalu koordinasi dengan pemerintah pusat,” tegas H. Muhidin.
Selain Karhutla, perhatian juga diberikan terhadap penanganan banjir yang melibatkan sejumlah kabupaten, termasuk Kab. HSS, Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Utara (HSU). Gubernur menjelaskan, pembangunan sodetan sungai yang telah berjalan di HSU menjadi salah satu bagian dari penanganan banjir lintas wilayah. Menurutnya, koordinasi perlu dilakukan sejak awal agar penanganan dapat berjalan lebih baik.
“Jangan sampai saat terjadi banjir, baru lakukan koordinasi. Maka itu daerah di Banua Anam ini kira-kira apa yang perlu kami bantu lagi, kita ini harus kolaborasi antar kabupaten, provinsi dan balai wilayah sungai,” jelasnya.
Sementara itu, dalam pembahasan percepatan pembangunan daerah, H. Muhidin menyarankan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. “Jadi meminjam di sana dengan jaminan dana kurang salur dari Kementerian Keuangan, hal ini agar pembangunan di daerah bisa cepat dilaksanakan,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Banua Anam dan Batola.
