Konektivitas antarwilayah menjadi salah satu kunci dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pembangunan dan penanganan infrastruktur, khususnya jembatan, membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut turut mendapat dukungan dari Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos. saat mengikuti Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan infrastruktur jembatan yang menjadi bagian penting dari konektivitas antarwilayah. Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi pendanaan antarjenjang pemerintahan guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur. Gubernur menekankan bahwa penanganan infrastruktur di Kalimantan Selatan tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, melainkan membutuhkan sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, serta dukungan lembaga pembiayaan guna mempercepat pemerataan konektivitas yang menjadi nadi perekonomian masyarakat.
Selain penandatanganan kesepakatan pilot project jembatan non-nasional, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut, Pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta Perbaikan Alinyemen Koridor Banjarbaru – Mantewe.
Pada kesempatan tersebut, dipaparkan pula alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pemaparan ini membuka peluang skema pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun panjang bagi Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD untuk memfasilitasi percepatan pembangunan di daerah masing-masing.
Pemerintah Kabupaten HSS menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif yang diinisiasi oleh Pemprov Kalsel tersebut. Bupati HSS menilai kolaborasi lintas sektor ini menjadi solusi efektif dalam merespons kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan konektivitas antarwilayah.
Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya diharapkan mampu mempercepat realisasi penanganan jembatan di daerah. Pemkab HSS siap mengambil peran aktif sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah demi mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS.
