Hubungan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus dijaga sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Hal tersebut turut terlihat dalam acara silaturahmi dan pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan yang dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos., M.AP., di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (13/8/2026).
Acara tersebut menjadi momentum peralihan kepemimpinan Kajati Kalimantan Selatan dari Tiyas Widiarto, S.H., M.H., kepada Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung.
Kehadiran Wakil Bupati HSS bersama jajaran kepala daerah se-Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen Pemkab HSS untuk terus menjaga hubungan baik dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berjalan sesuai ketentuan hukum.
Suasana silaturahmi berlangsung hangat. Selain menjadi ajang perpisahan dan penyambutan pimpinan baru, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi atas pengabdian Tiyas Widiarto selama memimpin Kejati Kalsel sekaligus menyambut Sukarman Sumarinton dalam menjalankan tugas barunya di Banua.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, turut hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin. Hadir pula Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman, bersama Ketua BKOW Provinsi Kalsel, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi Sulaiman, Forkopimda Provinsi Kalsel, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan.
Melalui pergantian kepemimpinan ini, hubungan dan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Kalsel dengan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Bagi Pemkab HSS, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
