Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi titik temu penting bagi para pemangku kepentingan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi transaksi daerah, melalui Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Kalsel, Jum’at (29/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, M. Pd mewakili Gubernur, hadir untuk membacakan sambutan tertulis sekaligus membuka rakor.
Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, H. Zulkipli, S.Sos., M.AP., hadir mewakili Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD Kab. HSS.
Rakor ini juga dihadiri berbagai instansi strategis seperti BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, BPS, Bulog, para kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalsel, serta para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang berperan sebagai Ketua Harian TPID.
Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting ditegaskan, di antaranya:
Inflasi daerah perlu dijaga melalui penguatan produksi, tata niaga, dan keterjangkauan harga.
Pentingnya percepatan swasembada pangan sebagai penyangga kebutuhan masyarakat.
Dorongan terhadap progres realisasi APBD agar lebih optimal.
Mitigasi ketersediaan beras melalui kerja sama dengan Bulog.
Program Makanan Bergizi Gratis sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
Sementara itu, pada sektor TP2DD, arah kebijakan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi, terutama dengan memperkuat sistem belanja menggunakan transaksi non tunai.
Tujuan utama dari Rakor ini adalah menjaga inflasi agar tetap terkendali, menjadikan transaksi digital di Kalimantan Selatan sebagai rujukan, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta menjaga stabilitas harga sekaligus keberlanjutan digitalisasi.
Diskominfo-(MAY)
