Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menandatangani Komitmen Bersama Penerapan Manajemen Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan, hal ini dapat dibuktikan melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini berlangsung pada Senin (28/07/2025) di Cempaka Hall, Fave Hotel Banjarbaru, dan dihadiri langsung oleh Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos dan Wakil Bupati H. Suriani, S.Sos, M.AP. Turut hadir Sekretaris Daerah Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, para asisten, staf ahli, kepala bagian Setda, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten HSS.
Penandatanganan Komitmen Bersama dan Piagam Pengawasan Internal dilakukan oleh Bupati HSS, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si, dan Inspektur Daerah Kabupaten HSS sebagai simbol keseriusan dan kesungguhan dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan di lingkungan birokrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Noor menekankan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian penting dalam transformasi budaya kerja pemerintah daerah.
“Manajemen risiko bukan sekadar alat kontrol, tetapi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Dengan pengelolaan risiko yang sistematis, kita dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menjaga keuangan daerah, serta mencegah praktik korupsi,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Beliau menyampaikan bahwa penerapan manajemen risiko juga memperkuat prinsip-prinsip good governanceseperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, serta partisipasi publik. Selain itu, hal ini juga menjadi fondasi dalam mewujudkan clean governance melalui kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan integritas kelembagaan maupun individu.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Kalsel Dr. Ayi Riyanto dalam pemaparannya menyampaikan materi terkait peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas dan kesadaran seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten HSS dalam membangun sistem birokrasi yang tangguh dan berorientasi pada hasil.
Dengan komitmen ini, Pemkab HSS menunjukkan keseriusannya sebagai bagian dari perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berintegritas demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
