Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual dihadiri Sekretaris Daerah Drs. H. M. Noor, M.AP beserta Kepala Perangkat Daerah terkait di Ruang Media Center Setda.
Jalannya rakor yang terpusat di Gedung Sasana Bhakti Praja ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D dengan narasumber yang dinobatkan antaranya Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BPKP. Senin (05/09).
Adapun dilaksanakan rakor ini bertujuan mencari langkah konkret pengendalian inflasi terutama terkait dengan pengurangan subsidi yang berimbas pada kenaikan BBM sesuai dengan arahan presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022.
Sementara dalam rakor sendiri Tito Karnavian memaparkan beberapa solusi terkait pengendalian inflasi yakni langkah pertama yang dilakukan yaitu komunikasi publik, agar tidak sampai terjadi panic buying di masyarakat. Selanjutnya, pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, harus membuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia juga meminta adanya satgas pangan yang secara aktif melaporkan harga dan ketersediaan komoditas pangan kepada kepala daerah, agar bisa langsung dilanjutkan kepada Kemendagri.
Terkait BBM bersubsidi, Tito meminta agar bisa didistribusikan tepat sasaran. Serta meminta bantuan pengawasan dari penegak hukum untuk mencegah penimbunan di saat kenaikan terjadi, untuk menjaga stok agar tercukupi.
“Mohon penanganan mitigasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilakukan evaluasi secara reguler,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut Sekda M. Noor menegaskan akan segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat TPID Kabupaten untuk menyelaraskan apa yang telah disampaikan dalam rakor dan juga mencari serta menerapkan penanganan yang efektif untuk di sesuaikan dengan kondisi di daerah.
